ESSAY

Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi. Strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap Repelita (REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah orde baru di Indonesia). Rencana ini juga untuk sebagian besar mencakup rencana pembangunan di sektor pemerintah. Pemerintah khususnya akan membantu dan membimbing pengusaha golongan ekonomi lemah baik di dalam segi permodalan, pemasaran, dan keterampilan demi untuk menciptakan suatu landasan yang luas dan kokoh bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

Perkiraan-perkiraan yang disusun mengenai laju pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh maupun secara sektoral, jumlah investasi, tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat, ekspor, impor, sumber dana luar negeri, dan lain-lain telah diusahakan sedapat mungkin serasi antara yang satu dengan yang lain. Perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami berbagai macam keguncangan. Perekonomian dunia sedang dilanda oleh berbagai macam krisis seperti krisis moneter, krisis perdagangan, krisis pangan, krisis energi, dan sebagainya. Dengan berbagai macam kebijaksanaan ekonomi dan keuangan, pemerintah berusaha untuk memperkecil akibat daripada gejolak perekonomian dunia. Hal ini berarti bahwa perkiraan ini perlu senantiasa ditinjau kembali dalam rangka perkembangan ekonomi di masa depan.

Rencana Pembangunan Lima Tahun ini menentukan sasaran umum yang hendak dicapai serta arah kebijaksanaan yang akan ditempuh. Rencana ini akan dituangkan ke dalam program kegiatan dan proyek pembangunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan rencana tahunan. Setiap tahunnya rencana untuk tahun berikutnya disusun berdasarkan perkembangan dan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, dalam Repelita III unsur pemerataan lebih ditekankan dengan tetap memperhatikan "logi" lainnya melalui kebijaksanaan delapan jalur pemerataan yang intinya adalah:

1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat , terutama pangan, sandang, dan perumahan.

2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan.

3. Pemerataan pembagian pendapatan.

4. Pemerataan perluasan kesempatan kerja.

5. Pemerataan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah.

6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

7. Pemerataan pembangunan antar daerah.

8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Delapan jalur pemerataan dimunculkan pertama kali oleh Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1979, sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan repelita III dan sebagai penegasan trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam rangka memeratakan kebutuhan pokok rakyat, terutama sandang dan papan, telah diusahakan ketersedian bahan pokok secara merata dan dengan harga terjangkau sehingga mencakup banyak masyarakat. Langkah yang diambil yaitu daya beli masyarakat ditingkatkan dan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Untuk masalah sandang, dilakukan peningkatan produksi tekstil. Intensifikasi akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas per hektar tananh dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pemberantasan hama dan penyuluhan. Lalu ekstensifikasi akan dilakukan dengan cara memperluas area tanah pertanian, baik padi maupun palawija, yang pada umumnya dilakukan di luar Jawa. Sebagai hasil intensifikasi dan ekstensifikasi, Indonesia berhasil menjadi Negara berswasembada pangan pada tahun 1984 dan mengubah diri dari pengimpor beras terbesar sedunia menjadi pengekspor beras, meskipun masih dalam skala kecil. Karena keberhasilan ini, Soeharto mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Sedunia pada tahun 1985.

Dalam bidang perumahan, diusahakan pembangunan perumahan dengan harga terjangkau, baik pemerintah maupun swasta yang pembayarannya melalui angsuran. Dilakukan pula usaha untuk meningkatkan produksi bahan-bahan bangunan murah secara missal dari bahan dalam negeri. Dengan ini maka terbukalah kesempatan kerja dan pengembangan teknologi yang menunjangnya. Dengan ini maka lingkungan kampong dan desa diperbaiki. Masalah perumahan sangan mendesak seiring pertambahan jumlah penduduk dan urbanisasi yang sulit diatasi. Karena itu timbul banyak dampak negative di lingkungan yaitu hilangnya tanah subur yang seharusnya bisa mempertahankan kehidupan manusia, menyimpan air, dan menjaga kehidupan tumbuhan sehingga kurangnya penyedia oksigen. Masalah yang lain yaitu masalah sosial, seperti kebersihan, pendidikan, dan hubungan antarwarga.

Majunya suatu Negara diukur dari tingkat pendidikannya. Usaha pemerataan kesempatan pendidikan dilakukan melalui peningkatan jumlah sekolah. Presiden telah mengeluarkan Inpres pembanguna sekolah dasar untuk menampung anak-anak usia SD. Selain itu dikeluarkannya peraturan wajib belajar untuk anak usia sekolah, beasiswa untuk anak tidak mampu, contohnya beasiswa supersemar, dan program kejar di luar sekolah dengan memberi pengetahuan dasar, cara berpikir, dan keterampilan. Program kejar dikaitkan dengan program pemberantasan buta huruf gaya baru di desa-desa, yaitu pemberantasan buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia, dan pengetahuan dasar. Pemerintah juga melaksanakan pendidikan Pancasila. Presiden berpidato yang isinya tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang menjadi bagian kebudayaan nasional. Untuk memantapkannya, pemerintah membentuk sebuah komisi untuk mengumpulkan bahan dan menyampaikan saran pertimbangan pada pemerintah mengenai kebudayaan dan pendidikan. Dengan adanya Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional ini, dalam Pelita III diharap menghasilkan UU pokok Pendidikan Nasional. Akan tetapi, komisi ini sampai akhir Pelita III UU tersebut belum dapat disusun, dan tahun 1988 pemerintah mengajukan RUU tentang Pendidikan Nasional pada DPR.

Usaha pemerintah di bidang kesehatan untuk meningkatkan dan memupuk kemampuan tenaga kerja untuk generasi mendatang. Maka pembangunan kesehatan merupakan kegiatan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Bersamaan dengan itu, kemajuan pembangunan memberi kemungkinan besar untuk mendorong perbaikan kesehatan rakyat. Pemerataan ditujukan pada rakyat desan dan penduduk berpenghasilan rendah. Usaha ini dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan gizi penduduk, lingkungan yang bersih, dan persediaan air bersih. Kemudian, diusahakan kemudahan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Untuk itu, setiap kabupaten dan kota madya didirikan rumah sakit umum, puskesmas kecamatan dan pembantu di desa, serta pengadaan obat-obat yang terjangkau.

Dalam rangka pemerataan pembagian pendapatan, terutama untuk mempertinggi pengahasilan kelompok berpenghasilan rendah, pemerintahberusaha mengarahkan segala kebijakan ekonomi dan pembangunan agar golongan rendah terangkat hidupnya. Pemerataan pembagian pendapatan berkaitan erat dengan pemerataan kesempatan kerja. Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja akan menyerap tenaga kerja. Pemertaan pendapatan harus tercermin dalam pengembangan dunia usaha. Program peningkatan kesempatan berusaha pengusaha kecil tidak menghilangkan kesempatan pengusaha besar. Modal asing diberi kesempatan pula dalam usaha pembangunan yang belum digarap pengusaha nasional. Disamping itu, peran koperasi juga semakin ditingkatkan , dengan memberi bimbingan dan bantuan pada lembaga koperasi maupun pengusaha kecil.

Untuk melaksanakan pemerataan kesempatan kerja, kebijaksanaan umum dibidang keuangan, perpajakan, teknologi, dan sektoral, diarahkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu perluasan kesempatan kerja ditingkatkan melalui proyek padat karya. Semakin tingginya angkatan kerja dewasa, masalah kesempatan kerja menjadi masalah yang berat dan rawan. Sebab bila tidak diatasi akan menimbulkan gejolak sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.

Pemerataan kesempatan dalam berpartisipasi dalam pembangunan, khusunya generasi muda dan wanita, ditempuh dengan mengembangkan kelompok kerja produktif, meningkatkan pendidikan dan keterampilan wanita melalui pendidikan informal dan keterampilan serta kewiraswastaan. Dengan demikian, kemampuan wanita akan bertambah dan mendapatkan penghasilan. Pemerinath mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk membina kader pembangunan, khususnya kaum wanita. Pemerataan penyebaran pembangunan di tanah air diusahakan dengan mengutamakan pembangunan daerah terbelakang, daerah minus, dan daerah padat penduduk. Misalnya pembangunan industri yang tidak berpusat di Jawa, melainkan di daerah lain. Usaha-usaha ini telah dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai contoh pembangunan pabrik semen Indarung di Sumatra Barat, pabrik semen di Tonasa, Sulawesi Selatan, pabrik semen di Kupang, NTT, pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, pabrik pupuk di Aceh, pengolahan aluminium Asahan di Sumatra Utara.

Pemusatan pemukiman dan pembangunan di Jawa berakibat buruk. Ahli ekonomi dan kependudukan Indonesia meramalkan bahwa kelak pulau jawa akan jadi kota besar dan tenggelam ke laut. Untuk itu digiatkan program transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk suatu daerah dan menambah SDM di daerah lainnya. Melihat perbedaan potensi di setiap daerah, maka jenis dan proyek pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pembangunan membutuhkan dana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sumber-sumber keuangan baru. Dalam rangka ini pula, dikembangkan kota-kota sedang dan kecil supaya menjadi pengumpul dan penyalur hasil pertanian dan kebutuhan pokok lain, sekaligus mengurangi urabinasasi ke kota-kota besar.

Dengan demikian ,dapat dikatakan bahwa harapan dan arti pembangunan di Indonesia telah memasuki-memasuki dimensi-dimensi baru yaitu makin mendesaknya usaha untuk meratakan pembangunan dan mencerminkan suasana serta rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA